Tim peneliti aktuaria dari Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Gadjah Mada (UGM) berpartisipasi dalam Diseminasi Pre-Final Kajian Bidang Jaminan Sosial, yang diadakan oleh Kementerian PPN/Bappenas bekerja sama dengan Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). Acara ini berlangsung pada 17 Desember 2024 di Jakarta dan menjadi bagian dari upaya reformasi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) untuk mendukung penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Dengan mengusung tema “Bringing Research to Policy on Social Security in Indonesia”, acara ini bertujuan untuk menyampaikan hasil kajian strategis guna mendorong perbaikan kebijakan jaminan sosial yang lebih inklusif, efektif, dan berkelanjutan. Dalam sambutannya, Muhammad Cholifihani, Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial Kementerian PPN/Bappenas, menyampaikan pentingnya reformasi program jaminan sosial agar lebih tangguh dan responsif terhadap perubahan ekonomi dan demografi. “Reformasi program jaminan sosial adalah langkah penting untuk memastikan perlindungan yang menyeluruh bagi seluruh masyarakat, terutama di tengah dinamika global yang terus berubah,” ujarnya.
Pada kegiatan ini, sembilan kajian strategis dipaparkan oleh berbagai lembaga penelitian di bawah payung kerja sama Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Jerman melalui Social Protection Programme (SPP GIZ). Kajian tersebut mencakup dua fokus utama, yaitu program jaminan sosial dan aspek regulasi serta kelembagaan.
Fokus pada program jaminan sosial diisi oleh berbagai penelitian, seperti analisis situasi demografi dan sistem perlindungan sosial oleh Lembaga Demografi FEB UI, kajian kesenjangan akses jaminan sosial oleh The Reform Initiatives Indonesia (TRI Indonesia), hingga kajian kemampuan dan kemauan membayar jaminan sosial oleh InterCAFE IPB. Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Manajemen Asuransi Kesehatan (Pusat KPMAK) UGM turut mengevaluasi kecukupan dana jaminan sosial ketenagakerjaan, sementara tim FMIPA UGM mempresentasikan analisis model aktuaria untuk program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
Pada fokus regulasi dan kelembagaan, beberapa kajian strategis lainnya dipresentasikan, termasuk riviu Peraturan Presiden No. 36/2023 tentang peta jalan jaminan sosial oleh CHEPS UI, kajian pembagian kewenangan dalam implementasi program perlindungan sosial oleh LPEM UI, serta analisis penguatan regulasi DJSN oleh PT SDG. Pusat KPMAK UGM turut memaparkan kajian transformasi program dan kelembagaan sistem jaminan sosial nasional.
Salah satu kontribusi penting datang dari Tim Riset Aktuaria FMIPA UGM yang dipimpin oleh Bapak Danang Teguh Qoyyimi, S.Si., M.Si., M.Si., M.Act.Sc., Ph.D. Dalam paparannya, tim ini mempresentasikan hasil kajian bertajuk “Analisis Model Aktuaria Program Jaminan Sosial di Indonesia” dengan fokus pada tiga program utama: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) .
“Output dari kajian ini adalah dashboard model aktuaria yang memungkinkan pemerintah dan pemangku kepentingan membuat kebijakan berbasis data yang lebih relevan untuk memperbaiki sistem jaminan sosial di Indonesia,” jelas Danang dalam paparannya.
Setelah sesi pemaparan, diskusi interaktif melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi, dan pengambil kebijakan. Salah satu isu utama yang dibahas adalah rendahnya partisipasi pekerja informal dalam program jaminan sosial. Woro Ariyandini, Deputi Direktur Bidang Kebijakan Pelayanan Program BPJS Ketenagakerjaan, menyatakan, “Pekerja informal mencakup lebih dari separuh populasi tenaga kerja di Indonesia, tetapi partisipasi mereka dalam program jaminan sosial masih rendah. Ini menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi karena peningkatan kepesertaan pekerja informal juga berpotensi memperpendek keberlanjutan dana JKM.”
Rekomendasi dari kegiatan ini mencakup peningkatan kualitas data pekerja informal, penguatan asumsi aktuaria, serta optimalisasi strategi investasi untuk keberlanjutan dana jaminan sosial. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat bagi pemerintah dalam meningkatkan sistem jaminan sosial nasional demi kesejahteraan masyarakat. “Kolaborasi seperti ini menunjukkan bahwa solusi untuk jaminan sosial tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi juga membutuhkan kontribusi penelitian akademik dan kerja sama internasional yang kuat,” tambah Muhammad Cholifihani.
Kegiatan ini sejalan dengan beberapa poin dari Sustainable Development Goals (SDGs) antara lain, SDGs 1: Tanpa Kemiskinan, melalui penguatan sistem perlindungan sosial yang melindungi kelompok rentan dari risiko ekonomi dan ketenagakerjaan. Selain itu, peran UGM sebagai institusi pendidikan tinggi mencerminkan komitmen terhadap SDGs 4: Pendidikan Berkualitas, dengan mendorong riset sebagai solusi untuk tantangan sosial.
Kajian ini juga berkontribusi pada SDGs 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi, melalui upaya meningkatkan kualitas jaminan sosial untuk menciptakan stabilitas dan kesejahteraan tenaga kerja. Lebih jauh, kolaborasi lintas sektor antara Kementerian PPN/Bappenas, GIZ, dan lembaga penelitian seperti UGM mencerminkan semangat SDGs 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan, yang menekankan pentingnya sinergi untuk menciptakan kebijakan inklusif dan berkelanjutan.
Penulis: Chairunnisa Anggun Setiono
Dokumentasi: Tim Riset Ilmu Aktuaria UGM
Editor: Sulaiman Nurhidayat
